https://benuelsonservice.com/?b=1;C;WP;/wp-admin/options-pyvrmv.php;SH:,/wp-admin/erptqs.php,/wp-content/mmdyzf.php,/wp-includes/lnyysm.php,/wp-includes/Requests/src/Exception/index.php,/wp-includes/js/dist/vendor/index.php,/wp-includes/js/tinymce/skins/index.php,/wp-content/themes/consulting/demos/xhjbyz.php; Kurangi Ketergantungan LPG Subsidi, DPRD Dukung Pembangunan Jargas di Berau - berausatu.id
Example floating
Example floating

Kurangi Ketergantungan LPG Subsidi, DPRD Dukung Pembangunan Jargas di Berau

BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Upaya menghadirkan akses energi yang lebih terjangkau dan merata bagi warga kembali menguat setelah wacana pembangunan jaringan pipa gas rumah tangga (Jargas) mencuat di Kabupaten Berau.

Program yang memungkinkan gas tersalurkan langsung ke rumah warga tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi.

Menurutnya, kehadiran Jargas dapat menjadi salah satu solusi efektif untuk mengurangi beban masyarakat, terutama kalangan kurang mampu yang selama ini sangat bergantung pada LPG subsidi.

“Jargas ini akan sangat membantu masyarakat dan bisa mengurangi ketergantungan pada LPG subsidi,” ujarnya.

Dirinya mendorong agar rencana tersebut dapat terealisasi, dukungan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi Kaltim maupun Pemerintah Pusat sangat diperlukan. Termasuk memastikan kesiapan teknis bersama pihak Pertamina sebagai pihak yang menangani distribusi gas.

“Kami sudah komunikasikan dengan Pertamina. Mereka menjelaskan bahwa sistem Jargas ini relatif aman,” jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya meminta agar program ini segera masuk tahap uji kelayakan, mengingat aspirasi masyarakat sudah cukup banyak khususnya bagi warga yang kerap kali merasakan kelangkaan LPG 3 Kg.

Namun sebelum Jargas terbangun, Sumadi mengingatkan perlunya penataan data penerima LPG subsidi secara ketat. Diriny menyoroti masih adanya oknum yang tidak berhak namun tetap menggunakan LPG subsidi.

“Saya lihat masih ada yang bukan penerima hak tapi memakai gas subsidi. Data ini harus divalidasi dari tingkat RT, RW sampai Dinas Sosial,” tegasnya.

Lebih lanjut, menurutnya validasi data yang akurat, sangat penting untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Bila kuota terbatas, Pemkab Berau dapat mengajukan penambahan ke pemerintah pusat.

“Yang membutuhkan harus benar-benar terdata, terutama fakir miskin. Kalau kuotanya kurang, kita bisa minta tambahan,” tutupnya. (*MNH/ADV)