BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Berau menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3,4 triliun.
Juru bicara PKS, Thamrin, menyampaikan bahwa penurunan signifikan pada APBD 2026 dipicu oleh pemotongan Dana Transfer Pusat. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan serius yang harus direspons dengan kebijakan anggaran yang lebih selektif dan efisien.
Ia menjelaskan bahwa pembahasan APBD 2026 telah melalui tahapan lengkap dan mendalam. “Pembahasan ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Mulai dari penyampaian nota keuangan, pemandangan umum fraksi, jawaban eksekutif, hingga pembahasan di komisi dan badan anggaran, semuanya kami lalui dengan cermat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Thamrin menegaskan bahwa seluruh rangkaian tersebut merupakan bentuk nyata fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD. “Tujuan kami memastikan APBD benar-benar memihak pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Fraksi PKS juga menyoroti dampak penurunan proyeksi dana transfer pusat terhadap kapasitas fiskal daerah. “Koreksi dana transfer cukup signifikan. Ini mengharuskan daerah lebih selektif dalam menyusun belanja agar tidak membebani keuangan daerah,” katanya.
Dalam pandangan akhirnya, PKS memberikan sejumlah catatan strategis bagi pemerintah daerah. Pertama, efisiensi belanja operasional agar anggaran dapat difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung pada pemulihan ekonomi dan peningkatan layanan dasar.
Kemudian, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah-langkah inovatif tanpa menambah beban masyarakat. “Dengan berkurangnya dana transfer, potensi PAD harus digali lebih kreatif, namun tetap tidak membebani warga,” jelas Thamrin.
Selain itu, PKS mendorong pemerintah daerah memperkuat transparansi dan pengawasan anggaran. “Kami menekankan pentingnya akuntabilitas. Pengawasan harus diperketat untuk mencegah kebocoran dan memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran,” tegasnya.
Diharapkannya, catatan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan serius dalam merumuskan APBD yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi fiskal daerah. (*MNH/ADV)
