BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Lonjakan jumlah penduduk di Kabupaten Berau yang terus meningkat setiap tahun menjadi perhatian serius DPRD. Ketersediaan hunian layak dinilai belum sebanding dengan kebutuhan, sehingga pemerintah daerah diminta memperkuat program perumahan untuk mencegah terjadinya krisis hunian di masa mendatang.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, menyampaikan, data Disdukcapil per Desember 2024 mencatat jumlah penduduk Berau mencapai 299.005 jiwa, dengan pertambahan rata-rata 5.000 jiwa setiap enam bulan.
Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah untuk memastikan pembangunan rumah layak huni berjalan lebih terencana dan tepat sasaran.
“Surat-surat kepemilikan harus lengkap sejak awal, dan pengembang wajib menjamin kualitas bangunan serta kenyamanan penghuni,” tegas Rudi.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan konsumen sangat penting untuk menghindari persoalan hukum maupun teknis yang kerap muncul dalam proyek perumahan. Transparansi dan pengawasan kualitas bangunan harus menjadi standar yang tidak bisa ditawar.
“Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan rumah layak huni otomatis menjadi prioritas. Semua pihak harus memberi perhatian serius,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) telah menyiapkan program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) untuk tahun anggaran 2025. Program tersebut menggunakan APBD Murni 2025 sebesar Rp1,472 miliar, dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan rumah tinggal yang aman dan layak.
Rudi berharap program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang dalam menata kawasan permukiman di Berau.
Dengan pertumbuhan penduduk yang terus bergerak naik, langkah strategis dalam penyediaan perumahan menjadi kunci untuk menjaga kualitas hidup masyarakat serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Bumi Batiwakkal. (*MNH/ADV)
