BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Penyesuaian tarif layanan kesehatan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 kembali menjadi sorotan DPRD Berau. Anggota DPRD Berau, Ratna meminta seluruh ketentuan regulasi terpenuhi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terpengaruh.
Dikatakannya bahwa penerapan aturan baru tersebut menuntut fasilitas kesehatan untuk benar-benar memenuhi standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kebutuhan ruang perawatan intensif.
“Rumah sakit wajib memastikan standar layanan terpenuhi, termasuk ketersediaan tempat tidur ICU sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Untu diketahui, Perpres 59 Tahun 2024 sendiri merupakan perubahan ketiga atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang menghadirkan kebijakan baru berupa Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Mekanisme ini menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3, dengan tujuan menyetarakan kualitas ruang rawat inap bagi seluruh peserta JKN.
Selain mengatur penerapan KRIS, aturan tersebut juga menitikberatkan pada peningkatan akses kepesertaan JKN, perluasan manfaat layanan, serta penguatan tata kelola program jaminan kesehatan nasional.
Lebih lanjut, Ratna juga menyampaikan dengan adanya alokasi tambahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025, tidak boleh lagi muncul alasan pelayanan rumah sakit terhambat akibat keterbatasan anggaran.
“Kami berharap RSUD dr. Abdul Rivai tetap dapat menjaga kualitas pelayanan yang sudah berjalan, sehingga masyarakat dapat merasakan layanan kesehatan yang optimal,” tutupnya. (*MNH/ADV)
