BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Layanan perizinan kapal tangkap dan kapal pengangkut ikan (GREY) dipastikan akan segera dibuka langsung di Berau. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Berau, Dedi Okto Nooryanto usai menghadiri pertemuan dengan jajaran KKP di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Alhamdulillah, pihak kementerian merespons positif. Mereka berencana membuka layanan perizinan kapal secara langsung di Berau,” ujarnya.
Dikatakannya, selama ini banyak nelayan lokal terkendala dalam mengoperasikan kapal tangkap dan kapal pengangkut ikan karena belum mengantongi izin resmi dari kementerian. Padahal, sebagian besar kapal telah selesai dibangun dan siap beroperasi.
“Setelah kami pelajari, persoalannya bukan pada kapalnya, tapi pada proses perizinan yang selama ini harus ditempuh di pusat sehingga memakan waktu lama,” jelasnya.
Menurutnya, regulasi terbaru dari KKP mewajibkan adanya dua jenis kapal berbeda, yaitu kapal khusus menangkap ikan di laut dan kapal pengangkut ikan ke darat. sehingga nelayan harus mengurus dua izin sekaligus.
“Dulu satu kapal bisa menangkap sekaligus mengangkut ikan. Sekarang harus terpisah. Ini yang membuat nelayan sering bingung dan terkendala,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, KKP berencana membuka GREY (Gerai Perizinan Kapal dan Usaha Perikanan) di Kabupaten Berau. Dengan adanya layanan tersebut, seluruh proses perizinan dapat dilakukan langsung di daerah, tanpa harus ke Jakarta atau Tarakan.
“Mereka bilang siap membuka GREY di Berau. Jadi nanti pihak kementerian yang datang ke sini, bukan nelayan yang harus jauh-jauh mengurus ke pusat. Ini kemajuan besar untuk kita,” terangnya.
Lebih lanjut, Ia menambahkan, layanan ini akan melibatkan dua kementerian sekaligus agar proses perizinan berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan transparan. Diharapkannya GREY dapat segera terealisasi dalam waktu dekat sesuai komitmen KKP.
Sehingganya, tidak ada lagi hambatan birokrasi panjang yang membuat nelayan tidak bisa melaut secara legal. Program ini diyakini mampu meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau ini berjalan sesuai rencana, berarti pemerintah pusat percaya terhadap komitmen Berau. Ini langkah besar untuk kemajuan sektor perikanan kita,” pungkas Dedi Okto. (*MNH/ADV)
