BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Anggota Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong, menyoroti polemik yang tengah berkembang di masyarakat terkait penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Menurutnya, banyak warga merasa kesulitan dengan sistem baru tersebut. Prosedur yang dianggap rumit dan biaya pengurusan yang belum sepenuhnya dipahami publik dinilai menjadi sumber kebingungan.
“Banyak laporan yang kami terima, masyarakat merasa proses pengurusan PBG ini membingungkan. Karena itu, kami akan segera memanggil OPD terkait untuk memberikan penjelasan terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.
Ditegaskannya, persoalan tarif dan sertifikasi bangunan juga perlu mendapat perhatian serius. Hal tersebut tidak hanya menyangkut bangunan milik warga, tetapi juga proyek-proyek pemerintah yang ikut terdampak oleh ketentuan baru tersebut.
“Bukan hanya masyarakat umum, proyek pemerintah pun harus mengikuti ketentuan tarif dan administrasi yang berlaku. Kami ingin memastikan kebijakan ini tidak justru menjadi beban,” tegasnya.
Dirinya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk meninjau kembali mekanisme dan struktur tarif PBG, agar lebih sederhana dan transparan.
Menurutnya, kejelasan regulasi akan mendorong masyarakat agar kedepannya lebih patuh terhadap aturan pembangunan tanpa merasa dirugikan.
“Tujuannya bukan menghambat, tapi menertibkan. Kalau aturannya jelas, prosesnya mudah, dan biayanya wajar, saya yakin masyarakat akan mendukung,” pungkasnya. (*MNH/ADV)
